Mataram – Founder Biuus Indonesia, Annas Fitrah Akbar, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) atas terselenggaranya kegiatan “Dialog Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat” yang digelar di Kota Mataram, Rabu (24/12/2025).
Annas yang hadir sebagai narasumber menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk perhatian serius pemerintah dalam mendorong kemajuan usaha masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui penguatan aspek pemasaran.
“Ini adalah langkah strategis dan konkret dari pemerintah. Selama ini banyak usaha masyarakat memiliki produk yang baik, tetapi terkendala di pemasaran. Padahal, ujung tombak sebuah usaha bukan hanya produksi, melainkan pemasaran,” ujar Annas.
Menurut Annas, transformasi pemasaran harus diposisikan sebagai agenda kebijakan prioritas, karena ujung tombak usaha. Perubahan pola konsumsi masyarakat, digitalisasi pasar, dan persaingan produk menuntut pelaku usaha untuk naik kelas melalui strategi branding, akses pasar, dan pemanfaatan ekosistem digital.
Dialog tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor sebagai narasumber, antara lain Dr. Abdul Muslim, M.Si, sebagai Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kemenko PM. Pada kesempatan yang sama, Ia menyampaikan pemerintah selalu hadir untuk usaha masyarakat.
“Kegiatan ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam setiap upaya untuk mendorong usaha masyarakat semakin maju” Ungkap Abdul Muslim saat memberikan sambutan.
Hadir juga H. Lalu Mohammad Faozal, S.Sos., M.Si, selaku Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Ahmad Masyhuri, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB.
Turut hadir pula perwakilan Bappeda Provinsi NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi, Adhar Malaka selaku Direktur Koperasi Rintam Pangan Makmur, serta Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Mataram.
Diskusi menyoroti pentingnya integrasi kebijakan pusat dan daerah dalam membangun sistem pemasaran usaha masyarakat yang berkelanjutan, berbasis klaster, dan sesuai dengan karakteristik lokal NTB.
Annas menegaskan, dialog semacam ini harus menjadi awal dari kebijakan yang lebih terukur dan berdampak langsung.
“Usaha masyarakat tidak boleh terus berada pada posisi sebagai penonton di pasar. Dengan kebijakan pemasaran yang tepat, mereka bisa menjadi pelaku utama dan pencipta nilai,” tegasnya.
Kegiatan “Dialog Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat” diharapkan menjadi fondasi penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat yang inklusif dan berkelanjutan.
