Jakarta – Founder Human Studies Institut (HSI), Rasminto, mengingatkan bahwa distorsi informasi mengenai isu Papua di ruang digital berpotensi memperkeruh situasi di lapangan. Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Demokrasi dan HAM di Era Digital” yang digelar FISIP UPN Veteran Jakarta di Auditorium Tanah Airku, Kampus Limo, Jumat (28/11/2025).
Menurut Rasminto, Papua menjadi salah satu topik paling sensitif dan paling sering muncul di platform digital, namun banyak informasi beredar tanpa melalui proses verifikasi. “Banyak informasi yang lalu-lalang tanpa verifikasi yang memadai,” ujarnya saat memberi keterangan kepada wartawan.
Ia menegaskan, derasnya arus informasi yang tidak diimbangi pengecekan fakta dapat memunculkan bias, menciptakan persepsi keliru, bahkan memicu ketegangan sosial. “Isu Papua sangat kompleks. Informasi yang tidak akurat dapat memperburuk keadaan dan memunculkan dukungan maupun sentimen publik yang tidak berdasar,” kata Rasminto.
Dalam pemaparannya, Rasminto menjelaskan bahwa dinamika konflik di sejumlah wilayah Papua menimbulkan dampak kemanusiaan bagi berbagai pihak, mulai dari warga sipil hingga aparat keamanan. Namun, narasi di media sosial kerap hanya menonjolkan satu sisi, sehingga mengaburkan konteks secara keseluruhan.
“Warga sipil adalah kelompok yang paling rentan, namun aparat keamanan juga sering menjadi korban serangan. Karena itu, perspektif berimbang sangat diperlukan,” tegasnya.
Ia menilai bahwa media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Kecepatan penyebaran informasi yang tidak terjaga dapat memicu polarisasi dan dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengarahkan pandangan masyarakat. “Narasi digital bisa membangun simpati, tetapi juga dapat menjadi pemicu kekacauan bila tidak berbasis data dan verifikasi,” ujarnya.
Karena itu, Rasminto mengajak masyarakat untuk memperkuat literasi digital dan lebih berhati-hati dalam menerima maupun membagikan informasi terkait Papua. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan human security dalam memahami isu dan merumuskan kebijakan.
“Keselamatan dan kesejahteraan manusia harus menjadi prioritas. Verifikasi informasi adalah langkah awal agar diskusi dan kebijakan berjalan lebih konstruktif dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
