Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI mengapresiasi langkah National Olympic Committee (NOC) Indonesia, Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia (PB Persani), dan Federation Internationale de Gymnastique (FIG) yang telah memastikan bahwa atlet dari Israel tidak akan berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik (53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025) yang digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.
“Kami mengapresiasi keputusan NOC Indonesia, PB Persani, dan FIG dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Kejuaraan Dunia Gymnastics tetap dapat berjalan dengan aman dan tertib,” ujar Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, di Jakarta.
Menpora Erick menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia, melalui Kemenpora, mengambil sikap tegas menolak kehadiran dan keikutsertaan atlet Israel dalam ajang tersebut.
“Sikap ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam pidatonya di Sidang Umum PBB yang secara keras mengecam Israel atas kekejaman dan kebiadaban terhadap rakyat Palestina di Gaza. Pemerintah tegas menyatakan tidak akan melakukan hubungan atau kontak apa pun dengan pihak Israel sampai Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tegas Erick.
Ia menambahkan, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan Kemenpora berpegang teguh pada prinsip tersebut.
Lebih lanjut, Menpora menegaskan bahwa Pemerintah tetap berkomitmen mendukung penuh penyelenggaraan 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025 agar berlangsung aman dan sukses. Kejuaraan dunia ini menjadi ajang bersejarah karena Indonesia tercatat sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah perhelatan senam artistik paling bergengsi di dunia tersebut.
“Jangan pernah meragukan komitmen Pemerintah dan Bapak Presiden dalam membangun olahraga Indonesia serta menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat olahraga dunia. Namun, ada hal-hal prinsip yang tetap harus kami jaga dan laksanakan sesuai dengan konstitusi dan kebijakan negara,” pungkas Erick Thohir.
