banner 728x250
Berita  

70 Persen Sekolah Rusak, DPRD Lombok Tengah Desak Pemda Prioritaskan Perbaikan

banner 120x600

Lombok Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), meminta pemerintah daerah serius memaksimalkan potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat maupun sektor tambang.

Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Lombok Tengah, Tubagus Danarki Amanda, mengungkapkan bahwa pendapatan daerah turun Rp1,38 miliar dibandingkan APBD induk. Penurunan itu terutama dipengaruhi oleh menurunnya transfer pusat dan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang.

banner 325x300

Meski demikian, ia mengapresiasi adanya peningkatan PAD sebesar Rp11,8 miliar yang bersumber dari pajak daerah dan pendapatan BLUD.

“Namun peningkatan PAD ini masih terbatas karena sebagian besar tidak fleksibel digunakan untuk kebutuhan prioritas pembangunan,” ujarnya dalam sidang paripurna di Lombok Tengah, Rabu.

Tubagus menekankan pentingnya pemerintah daerah menggali sumber PAD baru yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan tidak bergantung pada pusat.

“Misalnya dengan mengoptimalkan sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata,” katanya.

Selain soal PAD, DPRD juga menyoroti dominasi belanja pegawai yang mencapai hampir separuh dari total belanja daerah. Menurutnya, kondisi ini mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan.

“Belanja seharusnya lebih difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat, terutama peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Dalam bidang pendidikan, DPRD mencatat hasil monitoring Komisi IV pada November 2024 yang menemukan sekitar 70 persen sekolah di Lombok Tengah dalam kondisi rusak parah.

“Kami mendorong pemerintah daerah segera memperbaiki sekolah-sekolah tersebut,” jelasnya.

Sementara di bidang infrastruktur jalan, DPRD menyoroti masih banyak ruas jalan yang rusak, khususnya di Praya Timur (Desa Kidang–Semoyang), beberapa titik di Janapria, serta Pujut yang belum tersentuh perbaikan sejak 2011.

Selain itu, DPRD juga kembali mengingatkan pemerintah terkait persoalan lampu penerangan jalan di ruas Bypass BIL–Mandalika yang hingga kini masih bermasalah.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *