Jakarta — Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyoroti persoalan serius dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) Indonesia yang dinilai masih dikuasai oleh oligarki ekonomi dan praktik kartel SDA. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Raden Umar, dalam Diskusi Publik Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Trilogi bertajuk “Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Menuju Indonesia Berdaulat”, di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menurut Umar, pengelolaan SDA tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan kedaulatan politik, sosial, dan masa depan bangsa.
“Mengelola kekayaan alam berarti mengelola masa depan bangsa. Namun saat ini, sistem ekonomi kita masih digerogoti oleh oligarki dan kartel SDA yang menumpuk keuntungan di segelintir tangan, sementara rakyat tetap menanggung kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa oligarki SDA telah membentuk struktur ekonomi yang timpang, di mana perizinan, konsesi, dan kebijakan lebih menguntungkan korporasi besar daripada masyarakat. Akibatnya, negara kehilangan kendali atas kekayaan alamnya sendiri.
“Inilah bentuk penjajahan baru dalam ekonomi. Negara harus berani membongkar struktur oligarkis dalam tata kelola SDA. Tanpa keberanian politik, kedaulatan itu hanya akan menjadi slogan,” tegasnya.
Raden Umar juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2, yang ia nilai sebagai simbol keberanian negara menegakkan prinsip keadilan ekologis sekaligus melawan dominasi ekonomi oligarki.
“Ketika negara menempatkan kepentingan publik dan lingkungan di atas kepentingan korporasi besar, di situlah kita mulai menapaki jalan menuju kedaulatan ekonomi nasional,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, Umar menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, transparansi data izin dan eksploitasi SDA, serta pemberdayaan masyarakat dan pemuda sebagai pelaku utama reformasi tata kelola sumber daya alam.
“Pemuda jangan hanya jadi penonton. Kita harus berani mengambil peran, mengorganisir masyarakat, menciptakan inovasi hijau, dan mengawal kebijakan publik agar berpihak pada rakyat,” serunya.
Ia menegaskan bahwa reformasi tata kelola SDA bukan sekadar agenda teknokratis, tetapi merupakan gerakan moral dan politik untuk menegakkan kedaulatan bangsa.
“Kedaulatan tidak diwariskan, tetapi diperjuangkan — termasuk dalam merebut kembali pengelolaan sumber daya alam dari cengkeraman oligarki dan kartel. Mari, pemuda dan mahasiswa bersatu melawan mereka,” pungkasnya.
